Jokowi dan Politik

Kurang lebih empat bulan menjelang pemilihan umum 2014, popularitas Jokowi semakin tak terbendung dalam survei terbaru yang diadakan oleh Harian Kompas. Dalam survei tersebut Jokowi mendapatkan dukungan publik sebanyak 32, 5 persen. Popularitasnya bahkan mampu mengerek suara partainya – PDIP – mengungguli partai lain.

Angka yang didapatkan Jokowi juga jauh meninggalkan tokoh-tokoh politik lainnya seperti Prabowo dan Aburizal Bakrie yang masing-masing mendapat 15, 1 dan 8, 8persen. Artinya, jika pemilu dilakukan hari ini, hampir bisa dipastikan Jokowi akan memenangi gelanggang pertandingan dengan mutlak.

Terlepas dari pertanyaan seputar metodologi survei, mengapa Jokowi yang beberapa tahun lalu “bukan siapa-siapa” kemudian bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat seperti ini?

Fenomena ini sebenarnya tak terlalu mengherankan jika kita melihat satu gejala deparpolisasi dalam langgam politik di Indonesia pasca 1998. Partai-partai politik di Indonesia bisa dikatakan telah kehilangan akarnya di masyarakat. Terjadi penurunan besar-besaran angka partisanship dari pemilu ke pemilu. Partisanship merupakan perasaan kedekatan atau identifikasi terhadap partai tertentu.

Studi Mujani dan Liddle Personality, Party and Voter (2010) menunjukkan bahwa di tahun 2004, angka partisanship di Indonesia berada pada kisaran 60 %. Angka ini terus menurun dan pada tahun 2009 menjadi hanya sekitar 22 %. Jatuhnya identitas partai secara signifikan tersebut bisa diidentifikasi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia.

Gejala deparpolisasi juga sekaligus menegaskan fenomena yang disebut sebagai personalisasi politik. Figur politik atau kandidat menjadi lebih penting dari partai politik. Ideologi dan cleavages sosial tidak lagi memadai untuk menjelaskan perilaku memilih. Gejala yang merupakan konsekuensi logis dari modernisasi kampanye politik. Bagi publik, figur dianggap sebagai representasi gagasan dan partai politik tidak lagi menjadi satu institusi yang penting untuk menyalurkan pilihan politik.

Dalam kata lain, perhatian publik tersedot pada diskusi tentang “siapa”, bukan “apa” dan “bagaimana” platform politik yang diusung oleh kandidat maupun partai politik. Rekam jejak kandidat berujung pada besaran popularitas kandidat akan menjadi faktor determinan dalam angka keterpilihannya. Orang berada di atas gagasan. Citra individu melampaui substansi.

Pilihan politik warga dalam setiap pemilihan umum kemudian tidak lagi mencerminkan “an expression of solidarity with one’s group and its institutions” namun telah menjadi “an expression of one’s opinions” (Swanson dan Mancini, 1996:250).

Sementara level partai politik, fenomena personalisasi politik menjadi salah satu pemacu partai-partai politik untuk menjadi catch-all party. Partai-partai memilih untuk melepaskan diri dari “jualan ideologi”. Mereka berubah menjadi partai terbuka yang bicara tentang banyak program untuk memperebutkan ceruk suara sebesar-besarnya.

Di tahun 2004 dan 2009 bahkan para calon anggota legislatif dan calon presiden habis-habisan memoles citra untuk menarik pemilih. Pupuran bedak citra dilakukan melalui gencarnya iklan politik yang ditampilkan baik di televisi maupun media cetak. Dalam era ketika ideologi dan cleavages tidak lagi menjadi penentu utama dalam perilaku memilih, angka swing voters atau undecided voters membesar. Ceruk inilah yang coba dimasuki melalui iklan-iklan politik tadi.

Iklan politik dengan watak artifisialnya memperlihatkan kecenderungan dari ketiadaan gradasi platform politik partai yang jelas dan membedakan diri satu sama lain. Hampir semua partai bergerak ke tengah. Kampanye menjadi ajang untuk mengumbar janji-janji populis. Akhirnya, kita hanya akan melihat identifikasi samar-samar yang menjadikan partai politik berada di pihak penguasa maupun oposisi meskipun tidak ada perbedaan gagasan yang jelas.

Partai politik juga mulai mengakomodasi figur-figur populer dalam setiap pemilihan umum. Apalagi sejak keberadaan rezim pilkada di Indonesia. Figur-figur tersebut yang sebagian besar berasal dari luar partai pelan-pelan menggusur kader partai yang berkualitas namun tidak populer. Pada akhirnya, masuknya selebritis – dengan popularitasnya yang menjulang – ke ranah politik menjadi hal yang tak terhindarkan. Popularitas ini tentu mengggiurkan partai politik yang berharap memperoleh insentif elektoral dari keputusan untuk memasukkan kalangan selebritis ke dalam tubuh partai.

Sisi negatifnya, personalisasi politik mengubah gelanggang elektoral menjadi kontestasi antar figur. Seiring menguatnya pencitraan, “serangan” maupun polemik antar kandidat tidak lagi berada dalam ranah ide tetapi personal. Kampanye negatif, pembunuhan karakter, sampai pencemaran nama baik menjadi metode yang dianggap wajar untuk memperoleh kemenangan. Kita melihat bagaimana modus personalisasi politik ini bekerja dalam melesatnya suara Jokowi dalam sejumlah survei sampai sejauh ini.

Melesatnya popularitas Jokowi nampak menakutkan bagi sejumlah politisi. Ketakutan tersebut yang barangkali membuat mereka panik dan buru-buru menolak wacana pencapresan. Jokowi sama sekali belum memberikan keputusan apakah ia akan maju sebagai calon presiden atau tidak. Namun, hari-hari ini jamak kita dengar mereka yang menolak pencapresan Jokowi.

Dalihnya berbagai macam dari mulai tuntutan agar sang gubernur menuntaskan tugasnya di Jakarta sampai minimnya pengalaman Jokowi memimpin negara. Yang berbahaya, dalam era personalisasi politik, desain kampanye dengan pembelahan sosial ihwal suku, ras, dan agama yang semakin kerap dimunculkan. Belum memutuskan maju saja serangan kepada Jokowi sudah begitu kencang. Bayangkan jika ia memutuskan maju sekarang, bisa jadi setiap langkahnya akan dianggap sebagai bentuk pencitraan.

Dalam leksikon ilmu politik, gejala personalisasi politik ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara yang demokrasinya sudah dewasa, gejala semacam ini pun terjadi. Artinya, berbagai resiko yang menyertai gejala ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari namun bisa diminimalisir sisi negatifnya.

Menjelang 2014, kita berharap tokoh-tokoh politik tersebut tidak menggunakan retorika politik yang bermusuhan. Sembari elemen masyarakat sipil juga mesti mengawal agar proses regenerasi kepemimpinan termasuk berbagai diskursusnya berada dalam koridor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga.